Redaksi 
Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta infeksi menular seksual (IMS). Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting agar edukasi, pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nabire, Mesak Magai, dalam Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Nabire Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Hotel Carmel, Kalibobo, Nabire, Selasa (27/10/2026).
Sambutan Bupati dibacakan oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, S.Sos. Dalam arahannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan kerja sama pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta berbagai unsur sosial lainnya.
Pemkab Nabire Dorong Kolaborasi Antarlembaga
Bupati Mesak Magai menilai koordinasi yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, KPA Kabupaten Nabire diharapkan mampu memperkuat komunikasi antarlembaga, menyelaraskan program kerja, serta mendorong pembagian tanggung jawab yang jelas di antara para pemangku kepentingan.
Perangkat daerah terkait juga diminta menjalankan perannya secara optimal dengan membangun kemitraan bersama organisasi masyarakat, komunitas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS dan IMS.
Pemerintah daerah juga menekankan bahwa setiap warga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses informasi kesehatan, menjalani pemeriksaan, mendapatkan pengobatan, serta menerima pendampingan sesuai kebutuhannya.
Pelayanan tersebut perlu menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, pelayanan harus mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat setiap orang.
Edukasi dan Penghapusan Stigma Jadi Perhatian
Selain memperkuat koordinasi, edukasi kesehatan menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan HIV/AIDS di Nabire.
Informasi yang diberikan kepada masyarakat perlu disampaikan secara benar, mudah dipahami, dan berkelanjutan. Lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, komunitas, hingga kegiatan kemasyarakatan dinilai dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Edukasi tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami langkah pencegahan, pentingnya pemeriksaan kesehatan, serta ketersediaan layanan yang dapat diakses ketika dibutuhkan.
Di sisi lain, stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sikap diskriminatif dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencari informasi, menjalani pemeriksaan, memperoleh pengobatan, maupun mendapatkan dukungan sosial.
Karena itu, masyarakat diajak membangun lingkungan yang lebih terbuka, peduli, dan mendukung orang yang hidup dengan HIV tanpa mengabaikan upaya pencegahan penularan.
Pendekatan yang menghormati hak setiap individu diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan tanpa rasa takut terhadap perlakuan diskriminatif.
Rakor KPA Nabire Diikuti Sekitar 70 Peserta
Ketua KPA Kabupaten Nabire, Yonni Lamech Jimclif Niwari, dalam laporannya menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat kemitraan antarlembaga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
Pertemuan itu juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan dan menyusun langkah tindak lanjut, termasuk pembagian peran serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti sekitar 70 peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas di Kabupaten Nabire.
Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, pemaparan perkembangan program kerja KPA, serta penyusunan rencana tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan program berikutnya.
Yonni mengajak seluruh peserta berpartisipasi aktif dalam pembahasan agar pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
Rapat Harus Menghasilkan Program yang Terukur
Dalam arahannya, Bupati Nabire mengingatkan bahwa rapat koordinasi tidak seharusnya berhenti pada diskusi, penyampaian laporan, atau perumusan kesepakatan semata.
Hasil pertemuan diharapkan diterjemahkan menjadi rencana kerja yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Evaluasi program, penyusunan prioritas kegiatan, pertukaran informasi, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Pemantauan pelaksanaan program juga harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap kegiatan dapat dievaluasi dan diperbaiki sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam proses tersebut, perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi dan informasi kesehatan harus tetap menjadi perhatian. Pertukaran informasi antarlembaga perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip perlindungan privasi.
Pemerintah Kabupaten Nabire berharap hasil rapat dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan program sesuai peran masing-masing.
Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, KPA Kabupaten Nabire diharapkan dapat membangun kerja sama yang lebih konsisten dalam memperluas edukasi, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta mengurangi stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV.
Rencana tindak lanjut yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS secara lebih terarah di Kabupaten Nabire.
[Nabire.Net/Musa Boma]
