DWP Deiyai Dikukuhkan, Bupati Tekankan Peran Perempuan di Bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial

Deiyai, Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unsur Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Deiyai masa bakti 2024–2029 resmi dikukuhkan. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Tuyana, Waghete, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Selasa (6/10/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi DWP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai. Pemerintah daerah berharap keberadaan organisasi tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjalankan program yang memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat hingga mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Deiyai, Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai, Asisten I dan Asisten III Setda Deiyai serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai.

Secara keseluruhan, kepengurusan DWP yang dikukuhkan mencakup 30 unsur pelaksana, terdiri atas 27 OPD serta tiga distrik, yakni Distrik Tigi Timur, Tigi Barat dan Kapiraya. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 23 pengurus resmi dikukuhkan.

Bupati Minta DWP Lebih Aktif

Dalam arahannya, Bupati Deiyai meminta DWP mengambil peran yang lebih nyata dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ia menyoroti tiga sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, yakni pendidikan, ekonomi dan sosial.

Bupati menegaskan bahwa aktivitas DWP harus diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung.

“DWP bukan tempat gosip. Ibu-ibu harus fokus pada pendidikan, ekonomi dan sosial,” tegas Bupati.

Untuk sektor pendidikan, DWP didorong membangun koordinasi dengan Bunda PAUD serta organisasi perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perhatian terhadap pendidikan anak di Kabupaten Deiyai.

Menurut Bupati, perempuan yang tergabung dalam DWP dapat mengambil bagian melalui berbagai kegiatan yang mendukung tumbuh kembang dan kualitas pendidikan anak.

Dorong DWP Bangun Kegiatan Ekonomi

Selain pendidikan, sektor ekonomi menjadi perhatian dalam arahannya. Bupati mendorong DWP bersama organisasi lainnya untuk mulai memikirkan kegiatan ekonomi yang dapat memperkuat kemandirian organisasi.

Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembentukan koperasi.

“Saya tantang DWP, PKK dan Korpri. Kita belum punya koperasi. Mari kita pikirkan bagaimana kita bisa membangun koperasi sehingga ada kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan,” katanya.

Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan kegiatan produktif yang tidak hanya menggerakkan organisasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Bupati juga meminta DWP terlibat dalam berbagai agenda daerah. Kegiatan di pasar, Galeri Budaya, peringatan HUT Kemerdekaan RI hingga kegiatan sosial disebut sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan DWP untuk menunjukkan kontribusinya di tengah masyarakat.

DWP Diminta Dukung Disiplin ASN

Peran DWP juga dikaitkan dengan kehidupan keluarga ASN. Bupati meminta anggota DWP memberikan dukungan kepada suami masing-masing agar dapat melaksanakan tugas sebagai aparatur secara disiplin.

Dukungan keluarga, menurut arahan tersebut, diharapkan dapat membantu ASN menjalankan kewajibannya dengan lebih baik, termasuk hadir di kantor dan menyelesaikan tugas pemerintahan.

Namun demikian, Bupati mengingatkan agar dukungan keluarga tidak berubah menjadi intervensi terhadap pekerjaan profesional ASN.

“Jangan pernah intervensi suami punya pekerjaan. Pekerjaan harus dilakukan secara profesional. Ada tugas, ada fungsi dan ada kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Pesan tersebut menempatkan keluarga sebagai lingkungan pendukung kedisiplinan ASN, sementara pelaksanaan pekerjaan tetap berada dalam koridor tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Penggunaan Hibah Harus Jelas

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Deiyai turut mengingatkan mengenai pemanfaatan hibah yang diterima organisasi. Menurutnya, dukungan anggaran pemerintah harus diarahkan untuk menjalankan program, bukan dibagikan kepada anggota.

“Hibah bukan untuk dibagi-bagi. Hibah diberikan supaya ada kegiatan,” ujarnya.

Karena itu, DWP diminta menyusun kegiatan yang jelas dan produktif sehingga dukungan pemerintah dapat menghasilkan manfaat yang terukur.

Bupati juga menyampaikan adanya kegiatan ibadah rutin setiap tanggal 26. DWP diharapkan dapat mengambil bagian dalam pelayanan, termasuk melalui paduan suara maupun bentuk pelayanan lainnya. Kegiatan tersebut nantinya juga dapat melibatkan PKK serta organisasi lainnya.

Ketua DWP: Pengukuhan Awal Tanggung Jawab

Ketua DWP Kabupaten Deiyai menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan bukan sekadar agenda formal organisasi. Menurutnya, momentum tersebut menjadi awal bagi pengurus untuk menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan.

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab kita untuk menjalankan amanah organisasi dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh pengurus membangun komunikasi dan solidaritas tanpa membedakan asal OPD. Menurutnya, sinergi antarunsur pelaksana menjadi salah satu kunci agar program DWP dapat berjalan secara berkelanjutan.

DWP Kabupaten Deiyai juga diharapkan menjadi ruang bagi peningkatan kapasitas perempuan. Program organisasi ke depan diarahkan mencakup sejumlah bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, keluarga hingga pemberdayaan perempuan.

Sekda Dorong Penguatan DWP di OPD

Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai selaku Pembina DWP memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan unsur pelaksana di lingkungan pemerintah daerah.

Ia menilai keberadaan DWP memiliki posisi penting dalam mendukung ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan kehidupan sosial masyarakat.

“DWP memiliki peran penting dalam mendukung keluarga, organisasi dan masyarakat. Karena itu, keberadaan DWP di setiap OPD harus diperkuat,” ujarnya.

Sekda juga meminta OPD yang belum memiliki struktur kepengurusan agar segera melengkapinya. Pimpinan OPD diharapkan memberikan dukungan sehingga kegiatan DWP dapat berjalan secara terarah.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antarunsur harus terus diperkuat. Dengan demikian, DWP tidak berjalan sendiri-sendiri berdasarkan OPD, tetapi dapat menjadi organisasi yang memiliki program bersama.

“Bangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Kita ingin DWP Kabupaten Deiyai menjadi organisasi yang solid, mandiri, mampu bersaing dan memberikan manfaat,” katanya.

Perkuat Kontribusi Perempuan bagi Daerah

Pengukuhan DWP Unsur Pelaksana OPD se-Kabupaten Deiyai masa bakti 2024–2029 menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi tersebut di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Dengan 30 unsur pelaksana yang mencakup OPD dan distrik, tantangan berikutnya adalah memastikan struktur organisasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program nyata.

Fokus pada pendidikan, pengembangan ekonomi, kegiatan sosial, pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga diharapkan dapat membuat DWP semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Deiyai juga berharap seluruh unsur terkait terus membangun kolaborasi agar program DWP dapat berlangsung secara konsisten. Dengan demikian, organisasi tersebut tidak hanya aktif dalam agenda internal, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pembangunan dan sosial di Kabupaten Deiyai.

[Nabire.Net]